Kutacane, Telangke – Kelompok tani di Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, mengaku kesulitan menemui Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat. Kondisi itu disebut menghambat penyampaian berbagai persoalan di lapangan, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi hingga pendampingan yang dibutuhkan petani.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah ketua kelompok tani yang mengaku telah berulang kali mendatangi kantor BPP untuk berkonsultasi dan menyampaikan persoalan yang dihadapi anggotanya. Namun, setiap kali datang, mereka mengaku tidak berhasil bertemu dengan Kepala BPP Kecamatan Leuser berinisial JN.
“Kami ingin menyampaikan persoalan pupuk bersubsidi. Petani sangat membutuhkan pupuk, tetapi di lapangan ada dugaan kios pengecer menerapkan sistem pembayaran di muka. Kalau petani belum membayar, jatah pupuk diduga dialihkan kepada pihak lain,” ujar salah seorang ketua kelompok tani, Jumat, 31 Juli 2026.
Menurut para petani, persoalan tersebut seharusnya dapat segera dikoordinasikan melalui BPP maupun penyuluh pertanian di tingkat desa. Namun, sulitnya bertemu dengan pejabat maupun petugas terkait membuat berbagai keluhan petani belum memperoleh solusi.
Mereka berharap Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan dengan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan, baik melalui kepala BPP maupun penyuluh yang bertugas.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPP Kecamatan Leuser, JN, membantah anggapan dirinya tidak menjalankan tugas. Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama jajaran penyuluh saat ini lebih banyak berada di lapangan untuk melaksanakan program percepatan cetak sawah yang menjadi bagian dari program nasional menuju swasembada pangan.
“Saat ini kami sedang fokus pada program percetakan sawah. Karena itu kami memang lebih banyak berada di lapangan daripada di kantor,” kata JN saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Ia menegaskan, aktivitas di lapangan merupakan bagian dari tugas kedinasan dalam mendampingi pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian.
Sementara itu, tokoh muda Aceh Tenggara, Yanwar Gayo, menilai penyuluh pertanian memegang peran strategis sebagai ujung tombak pendampingan petani. Menurut dia, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal meski penyuluh memiliki tugas lapangan.
“Petani membutuhkan akses yang mudah untuk berkonsultasi dan menyampaikan berbagai persoalan. Kehadiran penyuluh dan pelayanan BPP harus tetap terjaga agar program pertanian berjalan efektif,” ujarnya.
Yanwar menambahkan, apabila terdapat aparatur sipil negara yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan, hal tersebut dapat dievaluasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ia meminta Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara bersama instansi terkait melakukan evaluasi apabila ditemukan pelanggaran disiplin maupun pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan kepada petani dapat terus ditingkatkan. (Dayat)
Leave a Reply